Beranda / Book

Bunga Rampai:Inklusivitas di Masyarakat Adat Kumpulan Tulisan Magang Program Estungkara

UNDUH

Puji syukur kita panjatan pada Tuhan Pencipta Alam, yang mempertemukan kita melalui pengalaman magang mahasiswa yang tertuang dalam buku kumpulan tulisan ini. Pengalaman dan pembelajaran berharga yang dituliskan melalui cerita-cerita lapangan ini menjadi sangat penting sebagai bentuk kontribusi produk pengetahuan terkait masyarakat adat dan juga rekomendasi berharga bagi program Estungkara dalam pendampingan di komunitas adat.

Andi Alfian, salah satu peserta magang di tahun 2022 menuliskan cerita bagaimana masyarakat adat Cindakko di Kabupaten Maros menjaga relasi antara manusia, dan leluhur melalui sejumlah rangkaian ritual. Andi melakukan magang dalam menyusun thesisnya yang berjudul “Eco-relational Citizenship: Perspectives from Bara and Cindakko Indigenous Communities of Sulawesi, Indonesia” yang kemudian meraih Netherlands Thesis Prize 2023 sebagai thesis terbaik.

Selain itu juga tulisan-tulisan dari Diana Mayasari yang menggali praktik-praktik baik komunitas adat Mentawai seperti konsep Uma sebagai bentuk solidaritas komunitas adat Mentawai, serta praktik pengobatan masyarakat adat Mentawai melalui peran Sikerei yang dianggap sebagai tabib dalam komunitas adat Mentawai. Program magang yang diinisiasi KEMITRAAN melalui program Estungkara juga
memberikan ruang dan kesempatan belajar serta mengikuti aktivitas dan juga program lembaga/CSO dalam melakukan intervensi kepada komunitas adat di masing-masing wilayah. Tak hanya dilibatkan namun mereka juga dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi penyelenggaraan program di komunitas.

“Perlu menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Lembaga/CSO. Saat ini pihak LBL tengah berupaya untuk bekerjasama dengan penyuluh Marapu di desa binaannya, seperti Desa Kalamba. Hal ini berguna agar LBL dapat merekomendasikan keterlibatan tokoh Marapu di dalam mengajarkan pendidikan Marapu berbasis praktik,” ujar Gembong Hanung dalam tulisannya.

Buku ini juga memuat pembelajaran-pembelajaran yang dapat dipetik peserta magang dalam prosesnya. Rabiyatul Adawiyah, salah satu peserta magang menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendamping komunitas harus bisa berdiri sendiri serta tidak hanya bergerak pada level tapaknya saja, namun juga harus bergerak ke atas untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat ke pemegang kebijakan. Ia melihat bahwa CSO mampu mengisi kekosongan ataupun celah pemerintah yang tidak mampu mengcover isu-isu yang lebih spesifik pada level tapak.

KEMITRAAN melalui Program Estungkara (kESeTaraan Untuk meNGhapus KetidakAdilan dan diskRiminAsi) berupaya mendorong kesetaraan dan menghapus diskriminasi, khususnya bagi perempuan adat, penyandang disabilitas, dan anak di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam mewujudkan hal ini, tentunya peran banyak pihak sangat dibutuhkan, salah satunya dari sisi akademisi dalam menggali nilainilai inklusi sosial di komunitas adat dalam menjadi produk pengetahuan untuk pembelajaran lebih lanjut.

Terkait hal ini, melalui program magang ini, KEMITRAAN menyediakan ruang belajar bagi mahasiswa untuk melihat kondisi serta berinteraksi langsung di masyarakat adat melalui kegiatan live-in selama kurang lebih dua bulan. Melalui program ini juga mereka dapat mempraktikan ilmu dan keahlian masing-masing untuk dapat dituangkan dalam konteks komunitas adat. Hal ini kemudian terlihat dalam tulisan-tulisan peserta magang dengan ragam teori yang kemudian menjadi sumbangsih produk pengetahuan bagi program Estungkara.

Selamat membaca.
Moch. Yasir Sani
Manager Program Kemitraan

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.