Beranda / Program

Program Adaptation Fund

21 Mar 2019 – 31 Dec 2023

Selamat Datang di Program Adaptation Fund

Adaptation Fund (AF) merupakan sebuah lembaga pendanaan internasional untuk negara-negara berkembang dalam melakukan aksi adaptasi perubahan iklim. Sejak tahun 2016, KEMITRAAN telah menjadi National Implementing Entity (NIE) yang merupakan satu-satunya lembaga non profit yang mendapatkan akreditasi dari AF di Indonesia. Akreditasi tersebut merupakan hasil kerjasama antara Adaptation Fund dengan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (Dirjen PPI KLHK) sebagai Designated Authority (DA). KEMITRAAN medapatkan mandat sebagai National Implementing Entity (NDA) yang menyalurkan dan mengelola dana serta melakukan supervisi kepada organisasi-organisasi lokal atau disebut juga sebagai Executing Entity (EE) yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan isu adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Sejak 2019, AF – KEMITRAAN Batch 1 telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah di Indonesia dan masyarakat sipil di lima provinsi. 

TENTANG PROGRAM

Latar Belakang 

Perubahan iklim telah berubah menjadi isu darurat global yang mengancam banyak jiwa dalam tiga dekade terakhir. Beberapa penelitian menunjukan bahwa terjadi kenaikan suhu global sebanyak 2,7 derajat celsius pada abad ini. Kenaikan suhu pada akhir abad ini menyebabkan kerusakan yang sangat masif di muka bumi dan mengakibatkan banyak terjadinya bencana alam. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia telah bersepakat untuk bersama-sama mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya caranya adalah menjalankan program adaptasi perubahan iklim di wilayah-wilayah yang terdampak di Indonesia. 

Tujuan 

Tujuan Program Adaptation Fund adalah mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim melalui pendekatan lokal dari bawah ke atas (bottom-up). Sehingga program yang dilakukan saat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan peran masyarakat Indonesia berbasis ketahanan ekonomi dan sumber penghidupan berkelanjutan, ketahanan sosial, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif merupakan inti dari program ini. 

WILAYAH KERJA

Program AF – KEMITRAAN telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil di lima provinsi, yakni:

  1. Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
  2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang, Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Pinrang, Enrekang, Toraja dan Toraja Utara;
  3. Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
  4. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
  5. Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.