Beranda / Media Coverage

HAI Gelar Workshop akibat Dampak Bencana Alam

Workshop Koordinasi Teknis dan Persiapan Rehabilitasi Talud Tahun 2024 diselenggarakan Direktur Eksekutif Harmony Alam Indonesia (HAI). Acara dihadiri Pimpinan Balai Wilayah Sungai, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, dan perwakilan pemerintah daerah di Kecamatan Leihitu, Rabu (1/2/2024)

Asisten I Sekretaris Daerah Maluku Habiba Saimima dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada direktur HAI beserta jajaran yang telah melaksanakan workshop ini dalam rangka mengurangi dan dampak bencana akibat gelombang pasang yang dapat menimbulkan kerusakan di daerah permukiman warga dan fasilitas umum lainnya.

”Isu lingkungan sudah menjadi isu strategis yang menyita perhatian serius, baik pada tataran lokal, nasional , maupun global. Pencemaran Lingkungan hidup, akan semakin serius, dan kalau tidak dipikirkan bersama dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja. Tetapi saling berkaitan satu dan lainnya, sesuai dengan siat lingkungannya, serta saling mempengaruhi secara subsistem. Artinya apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka aspek-aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat,” ujar Habiba.

Lebih lanjut, pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan Iklim, seperti abrasi pantai maupun akibat ulah manusia. Oleh karena itu talud sangat berfungsi untuk menahan tanah dan melindungi kondisi tanah serta mencegah timbulnya bahaya longsor.

Mengingat begitu pentingnya peranan talud bagi kehidupan manusia, maka harus dilakukan perbaikan talud yang sudah mengalami kerusakan akibat terpaan ombak.

“Untuk itu saya berharap, kepada pimpinan daerah kabupaten kota, dan instansi terkait agar terus berkabolarasi sehingga pembangunan talud pada pesisir pantai dapat terlaksana dengan baik,” ujar dia.

“Saya juga berharap selain memperbaiki talud penahan ombak secara fisik, tetapi juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat akan tanggung jawab dan pentingnya menjaga wilayah pesisir mereka dari ancaman tanah longsor, kenaikan permukaan air laut dan ancaman banjir rob yang sewaktu-waktu dapat mengancam mereka,” lanjut dia.

HAI Beserta Jajaran Melaksanakan Kegiatan Workshop Akibat Dampak Bencana Alam*

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.