Beranda / Proposal

Call for Proposal: Konsultan Pengembangan Bisnis, Inovasi Kuliner, Pendampingan Kelompok Pengelola Ekowisata Mangrove di Kota Pekalongan

Kota Pekalongan, sebagai kota pesisir dengan kekayaan potensi wisata bahari dan warisan budaya batik yang kaya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu potensi pariwisata yang perlu ditingkatkan adalah ekowisata mangrove di wilayah pesisir Kota Pekalongan. Namun, pengembangan ekowisata ini memerlukan perencanaan bisnis yang matang,inovasi ekonomi lokal, pengembangan kuliner serta pendampingan kelompok pengelola, dengan mempertimbangkan lingkungan, agar dapat berkontribusi secara positif terhadap ekosistem pesisir dan ekonomi masyarakat setempat. Kota Pekalongan memiliki potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Saat ini, kota ini dikenal sebagai kota batik dan memiliki pantai yang dapat menjadi daya tarik wisata. Namun, beberapa tantangan seperti banjir di wilayah pesisir dan akses yang terhambat menghambat pengembangan pariwisata ini.

Program Adaptation Fund (AF) Pekalongan berkomitmen untuk mengembangkan ekowisata berbasis komunitas yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang, dengan memperhatikan kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan. Untuk mencapai tujuan ini, perencanaan ekowisata mangrove di Kota Pekalongan telah dilakukan, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan telah dilaksanakan.

Dalam konteks pengembangan Pekalongan Mangrove Park, ada kebutuhan untuk mengintervensi dan mengelola kawasan ekowisata ini sesuai dengan konsep desain pengembangan yang telah disusun oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan. Diperlukan manajemen plan, pendampingan pengembangan ekowisata, dan pemanfaatan berkelanjutan berbasis masyarakat untuk merencanakan bisnis dan pengelolaan Pekalongan Mangrove Park baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Agar program/kegiatan ini berjalan baik, KEMITRAAN PMU AF Pekalongan melalui Program AF Pekalongan membutuhkan konsultan ahli (expert consultant) atau lembaga yang mendukung dalam Pengembangan Bisnis, Pendampingan Kelompok Pengelola Ekowisata Mangrove, dan inovasi kuliner untuk mengikuti tender/lelang :

Nama Program:
Konsultan Pengembangan Bisnis, Inovasi Kuliner, Pendampingan Kelompok Pengelola Ekowisata Mangrove di Kota Pekalongan

Lokasi Program:
1. Pekalongan Mangrove Park, Kelurahan Kandang Panjang
2. Kelurahan Degayu

Calon Peserta Tender diminta untuk mengikuti rapat penjelasan/aanwidjing yang akan dilaksanakan secara online/daring tanggal 27 Februari 2024 pukul 10.00 WIB. Calon Peserta Tender yang akan mengikuti tender/lelang mengajukan Surat Pernyataan Minat (LoI) melaui e-mail selambat-lambatnya tanggal 26 Februari 2024 pukul 13.00 WIB atau 1 (satu) hari sebelum pertemuan aanwijzing ke alamat email di bawah ini:

procurement@kemitraan.or.id
dan cc ke :
niknik.jatnika@kemitraan.or.id
zulfadhli.prasetyo@kemitraan.or.id

Dokumen terkait:

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.