Home / Press Release

Groundbreaking Pembangunan Infrastruktur Tanggap Perubahan Iklim Proyek AF-Pekalongan

30 November, 2023 Admin

Pekalongan, 30 November 2023 – KEMITRAAN bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah melalui Program Adaptation Fund (AF) Pekalongan selalu berupaya meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir Pekalongan dalam upaya menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana alam. Hal ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung pemberdayaan ekonomi.

Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf turut meresmikan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung ditandai dengan groundbreaking (peletakan batu pertama) di area Pekalongan Mangrove Park pada Kamis (30/11/2023). Proyek ini mencakup pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), breakwater, bangunan pendukung ekowisata, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui urban Farming dan wanamina

“Groundbreaking ini menjadi manifestasi nyata dari komitmen bersama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak KEMITRAAN,” ujar Aaf.

Acara penandatanganan bersejarah ini dihadiri pula oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PPI – KLHK) Nurul Muslikah. Melalui sambutannya, Nurul menyampaikan bahwa KLHK akan selalu mendukung pelaksanaan program AF Pekalongan dan berkomitmen untuk terus terlibat aktif melakukan pengawasan di lapangan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN Laode M Syarif menegaskan komitmen bersamanya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Beliau menyampaikan bahwa

“Acara ini adalah simbol komitmen kita dalam pembangunan infrastruktur, dan kami sangat berharap agar proses perizinan segera selesai untuk memastikan realisasi pembangunan yang cepat. Kami mengapresiasi perubahan nama PIM menjadi PMP, yang diharapkan menjadi pemantik peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” tutur Syarif.

“Kelancaran proses UF, Wanamina, MCK, dan TPST juga menjadi harapan kami. Program AF Pekalongan diharapkan menjadi pemantik dan percontohan untuk alokasi dana adaptasi perubahan iklim, terlebih adanya kabar gembira bahwa Green Climate Fund menyetujui pendampingan untuk 3 kabupaten dan 1 kota di Jawa Tengah. Kami berharap KEMITRAAN dapat memperluas manfaat program AF, sambil menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat,” ujar Syarif

Acara ini kemudian dilanjutkan dengan peletakkan batu pertama secara simbolis sekaligus penandatanganan prasasti oleh pihak-pihak kunci yang mencakup Direktur Eksekutif KEMITRAAN Laode M Syarif, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid , Ketua DPRD Kota Pekalongan Mohamad Azmi Basyir, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sarworini dan Perwakilan Dirjen PPI – KLHK Nurul Muslikah

Proyek pembangunan Infrakstruktur dan Sarana Pemberdayaan Ekonomi di Pekalongan ini telah mengalami kemajuan signifikan. Pada bulan Desember akan dimulai pembangunan MCK Komunal yang menjadi langkah awal dalam menciptakan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat. Kemudian, di bulan Januari hingga Maret 2024, proyek ini akan memasuki tahap pembangunan breakwater, dan sarana pendukung pemberdayaan ekonomi seperti urban farming dan ekowisata.

Peletakkan batu pertama dan penandatanganan prasasti ini menjadi simbol dari komitmen serius untuk mewujudkan pembangunan holistik di berbagai sektor. Proyek-proyek ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga meneguhkan tekad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan sinergi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.
Next
Back

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.
Next
Back

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.
Next
Back

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia
Next
Back

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali